Dunia Industri Minta Pelaksanaan Kebijakan Zero ODOL Ditunda 2025

Kemenko perekonomian, jelas Tatang, juga mempertimbangkan perlunya diberikan insentif (fiskal & non-fiskal), untuk industri dalam upaya menerapkan implementasi kebijakan Zero ODOL.

“Insentif ini diperlukan agar industri bisa melakukan peremajaan kendaraannya, namun tentunya hal ini perlu dibahas dengan Ditjen pajak,” ungkap Tatang.

Selain itu, dia mengatakan penegakan (enforcement) kebijakan Zero ODOL diharapkan menjadi peluang pengembangan sistem transportasi multimoda dalam mendistribusikan barang melalui penggabungan moda transportasi darat dengan moda lainnya, di mana hal ini memerlukan sinergi antar kementerian terkait.

Pengamat Transportasi dari Trisakti Suripno mengatakan sebenarnya ada kelemahan koordinasi dalam persiapan kebijakan zero ODOL, padahal kebijakan ini berdampak ke berbagai bidang.

Dia menegaskan, penerapan kebijakan Zero ODOL harus melalui peraturan presiden, bukan peraturan menteri 

Suripto juga menyampaikan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki transportasi lalu lintas dan angkutan jalan. Dia mengatakan perlu ada pihak yang menjadi “komandan” dalam pelaksanaan Zero ODOL.(fri/jpnn)