Dunia Pendidikan Kerap Dipolitisasi

JAKARTA - Pemerintah daerah dan calon kepala daerah ternyata sering memolitisasi dunia pendidikan. Bahkan, para calon kepala daerah terkadang memanfaatkan isu pendidikan maupun organisasi guru untuk kepentingan politiknya.

’’Saya juga ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah, para gubernur, bupati dan walikota serta para calon kepala daerah untuk menghindari politisasi pendidikan dan melibatkan para guru dan organisasi guru dalam Pemilukada,’’ kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman saat Kongres Nasional ke-XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Irman menambahkan, berdasarkan laporan langsung yang diterima DPD, sambungnya, maupun melalui pemberitaan, sering terjadi politisasi guru dengan melibatkan beberapa guru sebagai tim sukses atau tim kampanye. ’’Upaya mempolitisasi guru adalah tindakan tidak bijak karena dapat mengorbankan dunia pendidikan,’’ jelas Irman.

Menurutnya, janji-janji kampanye di dalam Pemilukada yang menjadikan pendidikan sebagai objek seperti menjanjikan pendidikan gratis, harus dihindari. Pasalnya, pendidikan gratis belum tentu sama dengan pendidikan bermutu.