Dwelling Time, Persoalan Klasik yang tak Dituntaskan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, persoalan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, merupakan masalah klasik yang tak kunjung bisa dituntaskan.

Menurutnya, sejak periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian sudah berganti tiga kali, Mendag berganti tiga kali, Kepala Bea Cukai juga berganti tiga kali, bahkan Otoritas Pelabuhan yang juga berganti tiga kali, ternyata tidak mampu menyelesaikan dwelling time Tanjung Priok.

“Sebenarnya, sudah sangat jelas, siapa yang seharusnya diganti jika ingin masalah dwelling time ini bisa diselesaikan secara tuntas,” ujar Zaldy, menanggapi buruknya pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, yang berbuntut teguran keras dari Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Kemarahan presiden ini memuncak setelah  mengetahui secara langsung bahwa dwelling time di Tanjung Priok tercatat masih 5,5 hari, paling lama di antara pelabuhan di negara ASEAN. Bandingkan dengan Malaysia yang bisa sekitar 4 hari, atau Singapura yang lebih baik lagi, 1-3 hari.

Kalangan pelaku industri logistik, forwading, shipping hingga bongkar muat mendukung upaya Presiden melakukan pembenahan di Tanjung Priok.

Zaldy mengakui, memang target menurunkan dwelling time dari 5,5 menjadi 4,7 hari sangat sulit diwujudkan. Pasalnya, masalah dwelling time ini bukan hanya persoalan fasilitas pelabuhan semata. Sistem keluar masuk barang di pelabuhan terdiri dari tiga proses, mulai dari pengurusan dokumen (pre-clearance), pemeriksaan bea dan cukai (custom clearance) dan terakhir proses pengeluaran barang (post-clearance).

Di sisi lain, masalah ini juga tak lepas dari masih banyak aturan yang belum sinkron, belum berlakunya sistem satu pintu, sistem online belum tersambung di semua terminal dan institusi yang terlibat dalam proses custom clearance seperti bea cukai, BPOM, karantina dan operator pelabuhan.

Karena itu, Zaldy meminta agar Presiden tidak hanya fokus pada dwelling time impor saja. Justru yang lebih parah adalah dwelling time di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia yang sangat parah kondisinya dibandingkan di Tanjung Priok. Ini yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenaikan harga barang di Indonesia. Sebagai catatan bahwa yang mengatur semua itu adalah Pelindo, dari Pelindo I hingga Pelindo IV.