Dyah Roro Dorong Rapid Test Massal Memasuki New Normal
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan alat rapid test yang sudah teruji dan berizin edar ke wilayah yang kasus Covid-19 masih tinggi, seperti Jawa Timur.
Provinsi itu diketahui mengalami pertambahan kasus tertinggi per Senin (15/6) sejumlah 270.
Menurutnya, memperbanyak tes saat ini sangatlah penting. "Karena dalam memasuki new normal, yang perlu dihindari adalah penyebaran massal," kata Roro, Selasa (16/6).
Roro menjelaskan sejumlah daerah di Indonesia telah memasuki fase transisi menuju new normal dalam menghadapi pendemi Covid-19.
Namun, jumlah kasus terkonfirmasi terus meningkat setiap harinya dalam jumlah yang sangat tinggi.
"Berbagai solusi tidak dapat menunggu lagi, demi segera tuntasnya masalah Covid-19 di Indonesia," jelasnya.
Pertambahan kasus Covid-19 per Senin (15/6) pukul 12.00 sebanyak 1.017. Sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini 39.294 dari hasil pemeriksaan 8.776 spesimen.
Dia mengatakan Komisi VII DPR telah menginisiasi adanya rapat gabungan antara Komisi VI, VII dan IX DPR untuk mendesak Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia, khususnya dalam mempercepat produksi alat kesehatan dalam negeri per tanggal 5 Mei 2020 lalu.
Dyah Roro menilai rapid test massal sangat penting saat memasuki masa new normal.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia