e-KTP di Daerah Masih Sarat Masalah

JAKARTA - Proyek KTP elektronik (e-KTP) tahap pertama bagi 50 juta penduduk yang tersebar di 197 kabupaten/kota, ditargetkan tuntas pada penghujung tahun ini. Namun di lapangan, ternyata banyak persoalan yang membuat proyek kebanggaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tersendat-sendat.

Persoalan-persoalan terkait realisasi e-KTP itu dibeber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10). Di Rakornas yang berlangsung dua hari sejak Senin (17/10) itu, banyak daerah menyampaikan persoalan terkait e-KTP kepada Mendagri Gamawan Fauzi.

Di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, peralatan untuk e-KTP masih kurang. Selain itu, petugas pendamping yang mengoperasikan peralatan juga belum bertugas.

Lain lagi dengan persoalan di Nunukan, Kalimantan Timur. Di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia itu belum semua kecamatan menerima peralatan e-KTP. Persoalan lainnya, pendamping tidak turun ke lapangan dan blangko e-KTP belum ada.