E-KTP di DKI Tak Sesuai Target

Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan menurunya pelayanan KTP di Jakarta sehingga menimbulkan banyak keluhan ditengarai karena dipangkasnya anggaran untuk pegawai outsorcing yang ada di kelurahan-kelurahan di DKI. Sebab, selama ini petugas outsorcinglah yang diandalkan untuk melayani masyarakat saat ingin mengurus KTP. Namun, setelah anggaran dipangkas dan tidak jelasnya masa depan mereka karena tidak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pelayanan tersebut menurun.

"Kita sama-sama tahu, kalau pegawai outsorcinglah yang diandalkan melayani warga, termasuk pelayanan KTP. Bukanya para PNS yang telah memiliki status jelas. Sehingga, ketika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dan tidak adanya kepastian status, membuat pelayanan kepada masyarakat menurun," tuturnya.

Namun Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan, tidak bersedia menanggapi laporan Komisi Ombudsman terkait buruknya pelayanan KTP. Hanya saja, ia mengaku telah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Buktinya, tiap tahun penerbitan KTP di ibu kota selalu meningkat. Bahkan di tahun 2011 ini, pihaknya menargetkan sebanyak 60 ribu KTP baru. Jumlah itu dua kali lipat melebihi pembuatan KTP baru di tahun 2010 yaitu 30 ribu. Sedangkan, untuk KTP mobile akan ditambah menjadi 10 unit dari hanya 6 unit. "Untuk penambahan mobil ini, kata Franky anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 6,4 miliar," jelasnya.