E-KTP Disorot KPK, Kemendagri Malah Minta Tambahan Dana

JAKARTA - Dana sebesar Rp5,9 triliun untuk pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ternyata dianggap beum cukup oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu malah meminta tambahan anggaran sebesar Rp931.569.900.000 juga untuk proyek e-KTP. Kemendagri meminta agar tambahan dana itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 mendatang.

Permintaan Kemendagri itu justru membuat politisi di Senayan geleng-geleng kepala. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Akbar Faizal, mengaku tak habis pikir dengan usulan Kemendagri itu.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat itu memertanyakan alasan Kemendagri meminta tambahan dana sebesar itu.  Akbar menilai anggaran Rp5,9 triliun proyek e-KTP yang dianggarkan sebelumnya sebenarnya sudah cukup sehingga Kemendagri tak perlu lagi minta tambahan dana.

"Anggaran sebesar Rp5,9 triliun saya rasa sudah lebih dari cukup. Lalu untuk apa lagi dana tambahan itu?" katanya, Rabu (14/9) di Jakarta.