Eddie Widiono Tak Terima Jadi Tersangka

JAKARTA - Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono mempertanyakan statusnya sebagai tersangka. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Maret lalu, Eddie belum pernah menerima surat penetapan status hukumnya itu.

"Kami tidak bisa memahami. Bagaimana teman-teman di KPK menetapkan Pak Eddie sebagai tersangka. Tidak jelas, mark-up ini ada di mana? Pelakunya siapa? Yang diuntungkan siapa"? kata pengacara Eddie Widiono, Maqdir Ismail, dalam jumpa pers di hotel Manhattan, Kamis (25/3) kemarin. Eddie juga turut hadir mendampingi Maqdir.

Karena itu, Maqdir tidak mengetahui proses kebijakan di mana yang membuat kliennya itu layak diganjar status tersangka. Maqdir memperkirakan, yang dimaksud KPK dengan mark up ada pada penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proyek Costumer System Information Rencana Induk Sistem Informasi (CSI-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Namun, kata Maqdir, itu tak bisa menjadi pembenaran. Sebab, penentuan HPS ditetapkan oleh tim khusus. Tidak langsung ditangani oleh Eddie. "Itu berada di level General Manager. Terlalu panjang kalau sampai ke Dirut," kata Maqdir yang juga pengacara terdakwa kasus pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnaen, Antasari Azhar, itu.