Eddy Soeparno Tegaskan Komitmen Prabowo Wujudkan Ketahanan Energi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan tentang target pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
Menurut dia, target itu akan membutuhkan suplai energi yang besar.
"Di sisi lain, suplai energi di Indonesia selama ini didominasi energi fosil. Pada tahun 2024 ini hanya 13,9 persen bauran energi terbarukan. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 3.700 GW," kata dia.
"Karena itu dibutuhkan akselerasi transisi energi agar bauran energi terbarukan di Indonesia semakin besar dan berdampak pada udara yang lebih bersih dan bebas polusi," lanjutnya.
Di sisi lain, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan diantaranya adalah dari sisi regulasi, investasi sampai dengan teknologi.
"Karena itu kami di Komisi VII dan ketika di Komisi XII DPR RI saat ini terus mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT)" ungkap Eddy.
Dalam kesempatan bicara di depan peserta dari berbagai negara ini, Eddy menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.
"Kami melihat bahwa tema besar di dalam COP ini sejalan dengan program Presiden Prabowo, yaitu pertama untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia, kedua untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan tetap memegang teguh asas energi berkelanjutan, energi baru terbarukan, untuk mendukung program pembangunan kita yang bertagetkan tingkat pertumbuhan yang tinggi,” jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan tentang target pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Chandra Soroti Arah Kebijakan Amnesti 44 Ribu Narapidana Era Prabowo
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Pemerintah Siapkan Juru Masak untuk Makan Bergizi Gratis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM