Edi Budoyo: Yang belum Lapor LHKPN segera Selesaikan, Ini Kewajiban Kita
jpnn.com - MANOKWARI - Wakil Bupati Manokwari, Papua Barat, Edi Budoyo memberikan imbauan kepada para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Edi meminta para pejabat di lingkup Pemkab Manokwari segera menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2023.
Dari data Inspektorat Kabupaten Manokwari, kata Edi, masih ada 30 dari 250 pejabat yang belum menginput LHKPN melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, Inspektorat sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh pejabat sejak 13 Januari 2023.
"Yang belum lapor LHKPN segera selesaikan. Ini kewajiban kita," kata Edi Budoyo di Manokwari, Senin (6/3).
"Laporan itu bukan melemahkan tetapi memberikan semangat bahwa kita harus taat pada aturan," tambahnya.
Selain LHKPN, kata Edi, Inspektorat juga melaporkan ada tiga organisasi perangkat daerah dan lima pemerintah distrik belum merampungkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Adapun tiga OPD yang dimaksud, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian.
Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo meminta para pejabat di lingkup Pemkab Manokwari segera menuntaskan LHKPN 2023.
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Minta Menteri, Wamen, dan Kepala Badan Prabowo Segera Laporkan Kekayaannya
- Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin