JPNN.com 
Edi Budoyo: Yang belum Lapor LHKPN segera Selesaikan, Ini Kewajiban Kita
Kemudian Pemerintah Distrik Manokwari Utara, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Tanah Rubuh, dan Masni.
"Kewajiban harus dilaksanakan oleh semua mulai dari staf, pejabat eselon IV sampai pimpinan," jelas Edi Budoyo.
Menurut dia, setiap OPD berkewajiban menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
Penyusunan LPPD maupun LAKIP tetap mengacu pada dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja strategis (renstra) masing-masing OPD. "Ada juga yang belum buat LPPD, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan," ungkapnya.
Inspektur Manokwari Khumaidi mengatakan pihaknya terus mendorong agar 30 pejabat tersebut segera menyelesaikan LHKPN sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Maret 2023.
Inspektorat senantiasa membuka ruang konsultasi bagi pejabat agar dapat merampungkan pelaporan melalui website. "Karena belum semua pejabat menguasai cara pelaporan lewat website, jadi, kita harus bantu," ucap Khumaidi.
Dia menjelaskan LHKPN Kabupaten Manokwari sejak 2016 hingga 2022 selalu mencapai 100 persen.
Dengan demikian, pelaporan 2023 harus direalisasikan semua pejabat sebagai bentuk kedisiplinan terhadap aturan perundang-undangan. (antara/jpnn)
Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo meminta para pejabat di lingkup Pemkab Manokwari segera menuntaskan LHKPN 2023.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Minta Menteri, Wamen, dan Kepala Badan Prabowo Segera Laporkan Kekayaannya
- Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
