Edi Hasibuan: Brigjen Hendra Kurniawan Layak Dipecat dari Polri
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mendukung penetapan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memutuskan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat.
Edi menilai Brigjen Hendra Kurniawan layak diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat karena telah melakukan pelanggaran berat.
“Perbuatan Hendra dan anak buahnya bukan saja melanggar etik, tetapi juga sudah menjurus pelanggaran hukum, yakni merintangi penyidikan (obstruction of justice) atas pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat alias Brigadir J,” kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/11).
Oleh karena itu, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menilai keputusan KKEP sudah tepat.
"Kami menilai keputusan KKEP terhadap Brigjen Hendra Kurniawan sudah tepat atas pelanggaran berat yang dilakukannya," ungkapnya.
Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini menilai apa yang dilakukan Hendra telah melukai hati masyarakat, serta sudah menurunkan harkat dan martabat Polri.
Sebelumnya, sidang KKEP yang dipimpin Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Irjen Pol Tornagogo Sihombing menjatuhkan sanksi berupa PTDH kepada Brigjen Hendra Kurniawan, Senin.
Hendra Kurniawan juga telah dijatuhi hukuman penempatan khusus selama 29 hari.
Edi Hasibuan menegaskan Brigjen Hendra Kurniawan layak dipecat. Perbuatan Hendra telah melukai hati masyarakat, serta sudah menurunkan harkat dan martabat Polri
- Lemkapi Sebut Perbuatan AKP Dadang Telah Menurunkan Muruah Kepolisian
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Namanya Dicatut Oknum Wartawan di Sejumlah Daerah, Edi Lemkapi Bakal Lapor Polisi
- Edi Optimistis Gugus Tugas Polri Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral