Effendi Berharap Jokowi Memprioritaskan Kekuatan TNI dengan Alutsista yang Canggih

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon berharap kekuatan TNI setara dengan militer dunia. Seperti Korea Utara dan China di Asia, agar Indonesia disegani. Sebab, hanya dengan TNI yang kuat, negara akan dihormati dan disegani dunia.

“Saya berharap ke depan Presiden Jokowi memprioritaskan kekuatan TNI dengan alat utama sistem persenjataan (Alusista) yang canggih dan prajurit yang sejahtera,” tegas Effendi politikus PDIP itu dalam forum legislasi bertajuk 'Quo Vadis TNI’ di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dia mencontohkan bagaimana segannya Presiden AS Donald Trump terhadap Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, dalam pertemuan di Vietnam pada 28 Februari 2019 lalu. Meski pertemuan itu tanpa hasil, tapi Donald Trump tetap datang dan hormat pada Kim Jong Un.

“Itu karena Korea Utara memiliki kekuatan nuklir. Kita ingin TNI mempunyai kekuatan nuklir. Tapi, dari beberapa kali uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, tak ada satu pun yang mempunyai program kekuatan nuklir itu,” kata Effendi

Karena itu, Effendi berharap, kalau Presiden Jokowi jika terpilih lagi bisa merealisasikan program kekuatan militer tersebut. Apalagi, sebelumnya akan mengalokasikan anggaran dari PDB sebesar 1,5 persen atau sekitar Rp 270 triliyun, jika pertumbuhan ekonomi sebear 7 persen.

“Setidaknya itu sudah 25 persennya dari anggaran militer China. Sehingga TNI bisa kuat dan kesejahteraan prajurit terpenuhi. Untuk itu pula agar tak ada lagi TNI yang melakukan kegiatan komersial pengelolaan limbah dan sebagainya,” katanya.

Hanya saja ideal dan setara dengan kekuatan militer dunia. Karena itu dibutuhkan politicall pemerintah dan berani membuat persenjataan nuklir,” kata Effendi.

Dilematisnya, kata Effendi, pengelolaan keuangan TNI harus diperbaiki dan transparan. Sebab, sejak tahun 2009 hingga 2017 laporan keuangan TNI menurut BPK masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), belum WTP (wajar tanpa pengecualian). Bahkan masih disclaimer (opini tidak menyatakan pendapat) yang nilainya ada yang Rp 8,7 triliun.