JPNN.com 
Effendi Gazali Desak KPK Blak-blakan, Dia Sendiri Tak Berani Menyebut Nama
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak membuka nama-nama vendor bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 yang dikelola Kementerian Sosial.
Nama-nama itu termasuk para elite politik yang terlibat di belakang vendor tersebut.
Padahal, pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebelumnya telah mengajukan hal itu ke KPK berdasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, menurut Effendi, KPK bergeming dengan alasan akan membukanya di pengadilan.
"Kenapa nggak dibuka saja semua? Siapa yang dapat? Berapa jatahnya, pada tahap reguler 1 hingga 12 sehingga ketahuan," kata Effendi Gazali di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (1/4).
Menurut Effendi, KPK bisa membuka hal itu berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Hal ini agar publik tidak mendapatkan infomasi yang menyesatkan.
Karena, dilihat dari berita yang beredar, jumlah bansos yang disalurkan sebanyak 22,8 juta. Vendornya berjumlah 107 perusahaan.
Jika dihitung, kata Effendi, seharusnya masing-masing vendor dapat jatah kuota 213.084 bansos.
Effendi Gazali meminta KPK membuka nama para vendor bansos Kemensos, bukan hanya berani panggil dia dan Cita Citata
- KPK Menyita Aset Senilai Rp1,2 T terkait Kasus Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
- Jenderal Polri Bintang Dua Ini Tegaskan Kasus Firli Bahuri Segera Tuntas
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- KPK Jebloskan Tersangka Korupsi Shelter Tsunami NTB ke Sel Tahanan
- KPK Usut PSBI, Misbakhun: Tak Ada Transferan Dana dari BI ke Anggota Komisi XI DPR RI
- Petrus Sebut Hasto Tumbal Politik, KPK Jadi Tunggangan 'Partai Perorangan' Jokowi
