Effendi Simbolon Merespons Rencana Pembaruan Alutsista dari Menhan Prabowo, Begini Kalimatnya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI masih menunggu konsep besar dari pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan hingga saat ini komisi yang membidangi pertahanan itu belum menerima draf resmi yang dikabarkan akan menelan anggaran hingga Rp 1.760 triliun itu.
"Kami belum menerima secara resmi drafnya, konsepnya. Kami belum membuat sikap," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Rabu (9/6).
Politikus PDIP itu menjelaskan selain pembaruan alutsista, dia berharap ada kurikulum yang diberikan kepada prajurit TNI yang akan mengoperasionalkan alat tersebut.
"Harus ditopang dengan kurikulum pendidikannya, kesiapan para prajurit mengawaki, kesiapan pangkalannya, dan kesiapan pendukung lainnya," sambung pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta III itu mengatakan akan kembali mengundang Menteri Pertahanan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas rancangan tersebut.
Dia menyebutkan masih banyak yang perlu diperjelas dalam rancangan anggaran pembaruan alutsista tersebut, di antaranya skema pinjamannya, persyaratan dari pinjaman itu hingga persyaratan pembayaran.
"Undang lagi Menhan dan para kepala staf, Panglima dan pemangku kepentingan dalam hal ini Menkeu dan Bappennas," ungkap Effendi.(mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan Effendi Simbolon merespons rencana pembaruan alutsista yang dicanangkan Prabowo Subianto.
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Pimpinan DPR RI Sebut Revisi UU TNI Harus Berjalan Lancar
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- Kejaksaan Didukung Penuh Prabowo untuk Bereskan Korupsi Minyak Mentah
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Laskar Merah Putih Ajak Masyarakat Dukung Kejagung Berantas Korupsi
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan