Efisiensi Tak Boleh Jadi Alasan Pemilukada oleh DPRD

JAKARTA - Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Sonny Harry mengatakan setidaknya ada tiga hal penting dalam perspektif demokrasi yang akan tergusur jika Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kembali diserahkan kepada DPRD.

Pertama kata Sonny, keterwakilan kelompok minoritas terabaikan pada level kepemimpinan tertinggi di masing-masing daerah karena DPRD diisi oleh kelompok mayoritas kader partai politik dengan syarat tertentu.

"Kedua, tokoh lokal tapi tidak disukai oleh kalangan partai politik dengan sendirinya kehilangan kesempatan memimpin daerahnya," kata Sonny Harry dalam Dialog Empat Pilar Negara bertema "Implementasi Pemilukada", di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/3).

Ketiga, lanjut Sonny, dengan sendirinya menutup kesempatan bagi calon-calon kepala daerah yang berasal dari luar partai politik.