Efisiensi Tak Boleh Jadi Alasan Pemilukada oleh DPRD

Selain itu, dia juga menyikapi tingginya biaya demokrasi di Indonesia lalu sejumlah pihak berusaha untuk mengeleminir substansi demokrasi yakni kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara mendelegasikannya ke DPRD.

Mestinya kata Harry, semua pihak yang terkait dengan Pemilu dan Pemilukada menyadari bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan konsekuensinya harus dibiayai dengan anggaran yang cukup besar pula.

Pemerintah mestinya mengupayakan sistem Pemilu dan Pemilukada disempurnakan secara reguler tanpa menggeser substansi dari demokrasi yakni kedaulatan di tangan rakyat, imbuhnya.

"Gagasan mengalihkan Pemilukada ke DPRD dengan alasan efisiensi saya kira itu akan mendegradasi hak-hak kedaulatan yang ada pada rakyat," tegas Sonny.