Efisiensi Tidak Cukup dengan Memotong Anggaran
jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah.
Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja.
"Harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh, saat penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) 2017 Pemda Wilayah II , di Nusa Dua, Bali.
Ateh menjelaskan, dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik hanya untuk sasaran strategis.
Seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
"Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas," imbuh Ateh dalam siaran tertulisnya, Kamis (1/2)
Senada dengan Ateh, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, konsep ini menginspirasi banyak pimpinan daerah. Tahun ini, Jawa Timur kembali mendapat predikat A bersama tiga provinsi lain, DIY, Sumsel dan Jabar. Selain itu Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung juga mendapat predikat A.
Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah.
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Meningkat, PNS & PPPK Diminta Ubah Mindset Kerja
- KemenPAN-RB: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya & Pratama Wajib Teken Perjanjian Kinerja
- Berkomitmen Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Kementerian ATR/BPN Evaluasi Nilai RB dan SAKIP
- Kabupaten Sumedang & Sukabumi Raih Penghargaan SAKIP RB Award 2020 dari KemenPAN
- Keren! SAKIP Desa Sumedang Mulai Harum di Daerah Lain
- Pemda Provinsi Jabar Hattrick SAKIP A