Eijkman

Pengetahuan yang didapat dari hasil riset itu dijadikan legitimasi kekuasaan dan diarahkan sesuai dengan pesan sponsor kekuasaan. Ilmu pengetahuan yang seharusnya netral, dan bisa dimanfaatkan secara universal untuk kesejahteraan umat manusia, direkayasa menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Manhattan Project pada 1942 menghasilkan bom nuklir pertama yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima dan membunuh ratusan ribu warga yang tidak berdosa. Albert Einstein sebagai penemu nuklir sudah mengirim surat kepada Presiden Amerika menyesalkan dan mengkhawatirkan daya rusak dan daya hancur yang dihasil oleh nuklir temuannya.

Riset nuklir bisa menghasilkan teknologi yang bisa menyejahterakan umat manusia. Namun, riset nuklir yang jatuh ke tangan pemimpin despot seperti Kim Jong Un dari Korea Utara akan menjadi senjata penghancur masal yang sangat mengerikan.

BRIN juga melakukan riset nuklir. Tanpa panduan etika ilmu pengetahuan akan menghancurkan, tanpa aturan agama ilmu pengetahuan akan sesat. Ilmu pengetahuan netral, tetapi teknologi sebagai anak kandung ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk menghancurkan atau menyejahterakan, bergantung kepada rezim yang menguasai teknologi itu.

Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan seperti layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang bermacam-macam.

Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga saja, melainkan bersifat omnipresent, ada di mana-mana, dalam setiap relasi politik dan sosial. Karena itu pengawasan dilakukan secara menyeluruh sampai ke level yang paling rendah di desa melalui Babinsa di era Orde Baru.

Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu kemudian berhenti secara statis, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi yang terus bergerak dan berkembang. Dalam masyarakat modern bentuk kekuasaan bukan sekadar ‘’sovereign power’’ kekuasaan yang berdaulat, melainkan juga ‘’disciplinary power’’ yaitu kekuasaan yang diciptakan untuk mengawasi dan mendisiplinkan warga dari semua penentangan.

Disciplinary power bukan konsep kekuasaan yang semata-mata didasarkan pada otoritas untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan penghukuman secara represif sebagaimana yang diterapkan dalam sovereign power, melainkan bekerja untuk menormalisasikan kelakuan di berbagai relasi sosial.