Eko Honorer K2: Aku Enggak Kaget, Makanya Ogah Ikut Tes PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Masa kontrak Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi tidak membuat Eko Mardiono kaget. Itu pula yang membuat Koordinator wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur ini menolak ikut tes PPPK 2019.
"Aku enggak kaget kok soal aturan masa kontrak PPPK itu. Namanya kontrak iya begitu. Kalau tenaga kita masih dibutuhkan ya kontrak diperpanjang. Kalau enggak iya dilepas," kata Eko kepada JPNN.com, Minggu (18/10).
Dari analisis Eko, posisi PPPK lemah karena masa kontraknya tergantung daerah. Selain itu kinerja PPPK harus baik kalau ingin aman.
"Saya enggak bisa bayangkan bagaimana pengurus honorer K2 yang lulus PPPK bisa memperjuangkan rekan-rekannya kalau aturan kontraknya begitu. Kalau warawiri apakah enggak kena sanksi. Apa sekolahnya tidak keberatan," cetusnya.
Kalau PPPK-nya nekat, kata Eko, bisa-bisa masa kontraknya tidak diperpanjang. Dan, itu sudah konsekuensi dari PPPK.
Lemahnya posisi PPPK itulah membuat sebagian besar honorer K2 tidak tertarik ikut tes saat Februari 2019. Bila aturan masa kontrak PPPK sudah keluar dan tidak menguntungkan bagi honorer K2, Eko memastikan banyak yang akan menolak.
"Ya kan rugi honorer K2. Masa kerja belasan hingga puluhan tahun. Giliran jadi PPPK dalam setahun bisa saja diputuskan kontrak dengan alasan kinerja jelek atau daerah tidak butuh lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
korwil PHK2I jatim mengatakan posisi PPPK memang lemah karena sewaktu-waktu bisa diputus kontraknya sementara masa kerja puluhan tahun hilang sekejap
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 1,7 Juta Honorer Database BKN Dipastikan Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, Masih Berlaku?