Eko: Kami Akan Jemput Regulasi Honorer K2 jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Menyeruak harapan di kalangan honorer K2 bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan mereka menjadi PNS saat acara Silatnas (silaturahmi nasional).
"Isu besarnya dalam Silatnas ini kami akan menjemput regulasi honorer K2 menjadi PNS," kata Tim 9 Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono kepada JPNN, Jumat (15/3).
Walaupun PHK2I tidak masuk dalam panitia inti dan hanya men-support, tapi menurut Eko, agenda Silatnas harus diapresiasi. Mengingat agenda ini tidak pernah dilakukan oleh honorer K2 sebelumnya.
BACA JUGA: Dana Silatnas Honorer K2 Andalkan Donatur, Bukan Iuran Anggota
Eko menyebutkan, penyelenggaraan Silatnas terkendala biaya. Akibatnya, agenda Silatnas yang harusnya digelar 16 Maret, diundur menjadi 17 Maret 2019. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat honorer K2 di nusantara.
Justru ini jadi penyemangat bagi panitia Silatnas untuk terus melanjutkan kegiatan tersebut sebagai puncak perjuangan honorer K2 dalam mewujudkan cita-cita PNS.
"Mari kawan-kawan honorer K2 jalin kebersamaan dengan terus bergandengan tangan sukseskan agenda Silatnas bersama Presiden Jokowi pada 17 Maret 2019 di GBK Jakarta. Sekaligus mohon doa restunya teman-teman honorer K2 seantero nusantara semoga nantinya bisa terlaksana baik dan sesuai harapan kita semua bisa diangkat PNS," bebernya.
Kegiatan Silatnas ini, lanjutnya, merupakan pertarungan masa depan honorer K2. Sebab, faktanya honorer K2 masih butuh kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan honorer K2 sebagai PNS.
Eko Mardiono mengajak para honorer K2 menyuumbangkan tenaga, pikiran, harta benda demi suksesnya Silatnas honorer K2 dengan Presiden Jokowi.
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 1,7 Juta Honorer Database BKN Dipastikan Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, Masih Berlaku?