Eko Prasojo: Rekrutmen PNS Sarat KKN

JAKARTA - Masyarakat maupun penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), diminta aktif mengawasi maraknya praktek politik uang. Pasalnya, dari banyak kasus yang terjadi di tanah air, ternyata "serangan" politik uang kepada calon pemilih kerap terjadi dua jam sebelum pencoblosan dilakukan.

Demikian dikemukakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Eko Prasodjo, kepada JPNN. “Itu masyarakat sangat tergantung dua jam sebelum pemilihan. Ini yang saya sebut, bahwa memang telah terjadi kerusakan demokrasi. Karena banyak masyarakat kita itu kesadaran yang timbul, bukan hak sebagai warga negara untuk memilih yang baik, tapi karena uang,” ungkap Eko.

Dijelaskan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu, pekerjaan berat bagi penyelenggara pilkada adalah meyakinkan masyarakat, bahwa pencoblosan pada dasarnya untuk memastikan daerah itu ke depan dipimpin seorang kepala daerah yang benar-benar berkompeten dan memiliki kemampuan untuk memajukan daerah.

“Ini penting, karena kondisinya, banyak pilkada langsung, itu mengakibatkan rusaknya sel-sel demokrasi di daerah.”