Eko Prasojo: Rekrutmen PNS Sarat KKN

Bahkan aktor politik lokal yang diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat, justru menurut Eko banyak menghambat berkembangnya demokrasi tersebut. “Makanya ke depan biaya politik mahal ini harus benar-benar dikaji. Karena justru umumnya malah menimbulkan persoalan baru.”

Apalagi kondisinya begitu seorang kepala daerah terpilih, over cost belanja pegawai tetap tinggi. Sebab kecenderungannya, banyak daerah kemudian mengangkat sejumlah pegawai baru sebagai bagian dari balas jasa sang gubernur terpilih.

“Sekarang di daerah, kita melihat banyak PNS yang diangkat merupakan titipan dari para pejabat. Jadi memang dalam proses rekrutmen selama ini, KKN itu begitu tinggi.”

Kondisi ini masih ditambah pembentukan SKPD-SKPD juga cenderung dilakukan, lebih didasarkan keinginan politik akomodasi. “Makanya tidak heran saat ini, itu terdapat sekitar 175 daerah otonomi, yang masih memiliki belanja pegawai diatas 50 persen dari APBD. Bahkan ada sebelas daerah, itu mencapai diatas 75 persen. Jadi jika tidak benar-benar diperhatikan, akan menyebabkan kebangkrutan,” ungkapnya.