Eko Prasojo: Rekrutmen PNS Sarat KKN
Sabtu, 28 April 2012 – 23:36 WIB
Untuk itulah ke depan menurut Eko, pemerintah perlu menciptakan dan merancang regulasi Pilkada yang tidak berbiaya mahal. Sebab paling tidak, dapat meminimalisir kemungkinan adanya money politic. “Kondisinya, sekarang kita ketahui kalau sebagian besar Pemerintah Daerah dan DPRD itu, tidak menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan dan digariskan sesuai undang-undang yang ada. (gir/jpnn)
JAKARTA - Masyarakat maupun penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), diminta aktif mengawasi maraknya praktek politik uang. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dewan Pakar BPIP Apresiasi Komitmen Menlu Sugiono Jalankan Diplomasi Pancasila
- 102 Formasi PPPK 2024 di Daerah Ini Belum Terisi
- R2, Honorer TMS & Belum Daftar PPPK Tahap 2 Mengetuk Istana, Ada Kemajuan
- Honorer Berstatus R2 dan R3 PPPK 2024 Siapkan Demo Nasional Besar-besaran
- Tolong Dicatat, Indonesia Bakal Punya Monumen Reog
- Gelar Jumat Berkah, Raffi Ahmad & Rudy Salim Berbagi ke Anak-Anak Yatim