Eko: Verifikasi Honorer K1 Banyak Kekurangan

JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengaku tidak puas dengan hasil verifikasi/validasi (verval) honorer kategori satu (K1). Pasalnya, dalam proses pengecekan data tersebut tidak dilakukan detail dan hanya mengambil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja.

"Memang pengambilan data honorer K1 banyak kekurangannya. Wajar saja angkanya membludak dan banyak diprotes masyarakat," kata Eko yang dihubungi, Senin (7/5).

Metode verval yang dilakukan tim tersebut, lanjutnya, memicu terjadinya permainan di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah, memasukkan nama-nama honorer siluman di dalam daftar. Sedangkan honorer sah, justru namanya diganti.

"Ini jadi celah bagi pejabat daerah untuk memainkan datanya. Dan sudah terbukti kan dengan banyak laporan pengaduan yang masuk ke Kemenpan&RB," ujarnya.