Ekonom Apresiasi Keberlanjutan Program Prakerja Pemerintah Tahun 2023
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.
“Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan. Ini inisiasi yang baik mengingat kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan keterampilan pekerja,” kata Yusuf, Selasa (4/10/2022).
Yusuf menilai hal itu penting karena diproyeksikan tahun 2023 ibarat 'awan gelap', yakni akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri.
“Memang Kartu Prakerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tersebut. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ ujar Yusuf.
Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini. Yaitu tentang penyaluran tenaga kerja.
”Memang tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill.Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,“ tutur Yusuf.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja pada tahun 2023.
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah