Ekonom Muhammadiyah Nilai Kenaikan Anggaran Pertahanan Tidak Arif

"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial dan perjuangan merealisir ekonomi konstitusi, tetutama pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945," paparnya.

Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.

"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.

Diketahui, kementerian yang mendapat anggaran terbesar 2024 yakni Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp 139,27 triliun, Polri Rp 117,41 triliun, Kemendikbud Ristek Rp 98,99 triliun, Kemenkes Rp 90,48 triliun, Kemensos Rp 79,21 triliun, dan Kemenag Rp 74,07 triliun.

Khusus anggaran Kementerian Pertahanan, menjadi yang memperoleh kenaikan tertinggi.

Bahkan Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi USD 25 miliar di tahun 2024 atau naik Rp 65 triliun.

Presiden Jokowi mengaku bahwa anggaran belanja Kementerian Pertahanan naik dari USD 20,75 miliar atau Rp 321,4 triliun menjadi USD 25 miliar atau Rp 387,24 triliun. (dil/jpnn)