Ekonom Sebut Aturan DMO untuk CPO Efektif Kendalikan Harga Minyak Goreng

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mengendalikan pasokan dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) cukup efektif ketimbang pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) total.

Hal tersebut juga merujuk kepada pernyataan Presiden Jokowi, yang mengutip Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya, tanaman kelapa sawit ditanam di atas bumi negara, melalui konsesi HGU selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun.

"Bukan pelarangan ekspor secara total tetapi ada DMO artinya ada porsi untuk pasokan dalam negeri yang lebih diperbesar," ungkap Bhima Yudhistira, Kamis (6/1).

Pasalnya, produsen pasokan CPO dengan skala cukup besar sangat berpengaruh pada harga di tingkat konsumen.

Setelah DMO, ujar Bhima lagi, pemerintah perlu menegakkan kepatuhan pada sistem DMO dengan sanksi.

Dia mencontohkan pada pelarangan ekspor batu bara secara total, hal tersebut karena tingkat kepatuhan DMO yang rendah.

"Semoga ini tidak terulang lagi kalau memang wacananya semakin menguat untuk pelarangan ekspor kelapa sawit," ungkap Bhima.

Bhima berharap pemerintah bisa mempercepat kebijakan DMO, karena tren harga minyak goreng bisa semakin mahal, khususnya menjelang lebaran empat bulan lagi.