Ekonom Sebut Pelarangan Ekspor CPO Merupakan Kesalahan Fatal

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai larangan ekspor crude palm oil (CPO) tidak sesuai ekspetasi.
Menurut Bhima, pencabutan larangan ekspor CPO ialah bukti bahwa kebijakan tersebut merupakan kesalahan fatal.
"Dari kebijakan itu harga minyak goreng di level masyarakat masih tinggi, petani sawit dirugikan dengan TBS anjlok karena oversupply CPO di dalam negeri," kata dia kepada JPNN.com, Jumat (20/5).
Selain itu, Bhima juga mengungkapkan dampak yang disebebkan karena pelarangan ekspor CPO.
Bhima mengatakan negara kehilangan penerimaan lebih dari Rp 6 triliun ditambah dengan tekanan pada sektor logistik perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO.
Kemudian, kehilangan devisa sudah terlanjur cukup tinggi imbas pelarangan ekspor CPO yang memengaruhi stabilitas sektor keuangan.
"Pelemahan kurs rupiah terhadap dollar AS dipasar spot sebesar 3 persen dalam sebulan terakhir, salah satunya disumbang dari pelarangan ekspor, bahkan collateral damage-nya sudah dirasakan ke berbagai sektor ekonomi," kata Bhima.
Dia berharap kebijakan berbagai komoditas ke depannya tidak meniru pelarangan ekspor CPO yang tidak memiliki kajian matang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai larangan ekspor crude palm oil (CPO) tidak sesuai ekspektasi.
- Bareskrim Bakal Tindak Tegas Pelaku yang Kurangi Takaran Minya Goreng
- Bitcoin Terkoreksi USD 80 Ribu, Peluang atau Ancaman bagi Investor?
- Pemuda Muhammadiyah Dorong DPR dan Aparat Penegak Hukum Mengusut Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita
- Harga Minyak Goreng dan Bawang Makin Tinggi, Komoditas Pangan Lain Fluktuatif
- Tingkatkan Ekonomi Setelah Tsunami Selat Sunda, Istri Nelayan Produksi Aneka Olahan Laut
- Tim Gabungan Temukan MinyaKita tak Sesuai Takaran di Mamuju