Ekonom UI: Siapa Pun Presidennya, Investasi di Luar Jawa Harus Digalakkan
“Kita harus menggeser industri-industri keluar Jawa, supaya ada pusat pertumbuhan baru, IKN mungkin salah satunya. Itu saja tidak cukup, ada juga Sulawesi dan wilayah timur lainnya yang harus dikembangkan,” tuturnya.
Peraih gelar doktor dari Nagoya University ini mengingatkan tiga hal supaya pembangunan yang sedang dikebut oleh pemerintah dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Pertama, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan saintifik, bukan sentimen politik guna mengamankan kepentingan elektoral.
Kedua, pemerintah harus mempersiapkan skenario untuk mengambil porsi lebih jika investasinya bersifat high capital intensive. Sebab, investasi yang bernilai besar seperti tambang, umumnya menuntut konsesi selama puluhan tahun.
“Tambang konsesinya memang gak bisa pendek, tetapi jangan terlalu panjang juga. Mungkin 20 tahun bisa di-renew adalah periode yang pas. Setiap 5 atau 10 tahun harus ada milestone, misal harus membangun smelter, jangan mau dinego ekstraktif terus,”saran Teguh.
Terakhir, yang tidak kalah penting, investasi harus membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya.
Agar hal ini terwujud, Teguh mengusulkan supaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkolaborasi mempersiapkan sumber daya manusia.
Salah satu caranya dengan membangun sekolah kejuruan atau balai latihan kerja (BLK) yang selaras dengan kebutuhan di kawasan investasi setempat
Teguh Dartanto menilai langkah pemerintah menggalakkan investasi di luar Pulau Jawa sebagai kebijakan yang tepat.
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- ICIIS 2024 Sukses, Shan Hai Map Optimistis Iklim Investasi Indonesia Makin Baik