Ekonomi Batam Melambat, Bappenas: Akar Persoalannya Dualisme
jpnn.com, BATAM - Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, Kepulauan Riau, sedang terpuruk beberapa tahun terakhir ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai bahwa akar permasalahan Batam karena berasal dari dualisme kelembagaan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Dualisme kelembagaan yang mengatur kawasan Batam yakni Pemko dan BP Batam menyebabkan tidak ada sinergi dan berdampak pada penurunan daya saing kawasan dan investasi di kota Batam," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Selasa (24/10).
Menurut Rudy, aka dari dualisme adalah ketiadaan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pembagian kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam sehingga berdampak pada permasalahan pembangunan, perizinan, lahan dan fasilitas umum.
"Dibutuhkan peraturan turunan dari UU 53/1999 dan UU 23/2014 terkait kelembagaan khususnya hubungan kerja antara BP dan Pemko," katanya.
Setelah selesai dengan regulasi, maka selanjutnya adalah membangun daya saing kawasan. Caranya adalah reorientasi kebijakan menuju kebijakan bernilai tambah tinggi.
"Revitalisasi balai latihan kerja (BLK) dan pusat-pusat pelatihan untuk pengembangan tenaga kerja sesuai dengan standar Asean," katanya.
Lalu mengembangkan teknologi dan inovasi produktif untuk mendukung hilirisasi produk agroprimer."Pariwisata harus dikembangkan dengan pengembangan destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, Kepulauan Riau, sedang terpuruk beberapa tahun terakhir ini.
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja