Ekonomi Indonesia Anjlok, Syarief Hasan: Bukti Kebijakan Pemerintah Tidak Efektif
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 pada Rabu (5/8/2020).
Dalam rilis resminya, BPS menyebutkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkontraksi hingga -5,32% (YoY).
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah ekonomi yang diambil oleh Pemerintah. Pasalnya, kontraksi hingga -5,32% ini merupakan kontraksi terdalam sejak tahun 1999.
“Kondisi ini menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah ekonomi Pemerintah di masa Pandemi Covid-19,” ungkap Syarief.
Dua kontraksi berturut-turut ini, membuat Indonesia masuk ke dalam fase resesi teknikal. Pasalnya, PDB Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan -2,41% secara quarter to quarter (QoQ).
“Kondisi ini menjadi awal mula resesi yang sesungguhnya jika kebijakan Pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Triwulan III-2020 mendatang,” jelas Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhan PDB-nya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi. Semisal, konstruksi (5,39%), industri pengolahan (-6,19%), dan pertambangan (-2,2%).
“Kondisi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan mempertanyakan langkah ekonomi yang diambil oleh Pemerintah karena pertumbuhan ekonomi Indoenesia anjlok yakni terkontraksi hingga -5,32% (YoY).
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Hilirisasi Mineral, Strategi Utama Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional