Ekonomi Kerakyatan Jangan Hanya untuk Slogan

Karenanya dalam diskusi yang juga dihadiri para kepala daerah dan DPRD dari PDIP itu, Hendri mendorong Pemda tidak asal mengikuti pusat dalam hal pengelolaan APBD. "Jangan mengikuti pusat yang mengelola APBN hanya sekedar aman tetapi tidak menjadi stimulus ekonomi. Harus ada cetak biru tentang terjemahan ekonomi kerakyatan untuk mengambil kebijakan dan buktikan bisa merancang pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan," cetusnya.

Pengamat lain yang dihadirkan dalam diskusi tersebut adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir. Pria yang karib dipanggil dengan nama Soni itu mengatakan, daerah sebenarnya dapat berinisiatif mempraktikkan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

 

Hanya saja, katanya, undang-undang sektoral yang ada justru tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Karenanya Soni mendorong upaya menselaraskan UU sektoral dengan UUD 1945. "Agar Trisakti teraktualisasi dengan sendirinya," pungkasnya.(ara/jpnn)