Ekonomi Melambat, LKPP Diminta Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

jpnn.com - JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diminta menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa. Hal itu diperlukan untuk mempercepat masalah penyerapan anggaran, dan government expenditure lebih cepat berperan dalam menekan persoalan ekonomi yang belakangan ini merosot.

“Persoalan-persoalan terkait serapan anggaran sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, yang merupakan ranah LKPP,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Yuddy, jika ada dispute dengan kepolisian, LKPP memiliki peran untuk mengurai persoalan dengan solusi-solusi yang ditawarkan.

Untuk kasus seperti ini, menurut Yuddy, LKPP harus membahasnya bersama dengan kepolisian agar tidak menimbulkan ekses terlambatnya proses tender. Apalagi, ekonomi Indonesia sekarang ini sedang tidak normal. 

Karenanya, dia mengingatkan segera diatasi dengan percepatan serapan anggarannya sebagai government expenditure, sehingga pelemahan ekonomi ini tertahan laju pertumbuhannya.

“Kalau proses pengadaan barang dan jasa dipercepat, saya optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap jalan meski ada pelemahan ekonomi,” tandasnya.(esy/jpnn)