Eks Bupati Cirebon Jadi Tersangka TPPU, KPK Garap Rokhmin PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri, Rabu (20/11).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pemanggilan terhadap mantan menteri kelautan dan perikanan itu untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rokhmin Dahuri, swasta sebagai saksi terkait TPPU atas nama Sunjaya Purwadisastra," ucap Febri.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Rokhmin untuk menjalani pemeriksaan pada 31 Oktober 2019. Namun, kala itu ketua DPP PDIP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan itu belum bisa memenuhi panggilan KPK.
"Surat panggilan retur (kembali, red)," ucap Febri saat itu.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka TPPU pada 4 Oktober 2019. Status tersangka TPPU untuk merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap yang menyeret mantan bupati kader PDIP itu.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah menjatuhkan vonis bersalah dan penjara selama lima tahun untuk Sunjaya dalam perkara suap. Adapun total penerimaan tersangka Sunjaya dalam perkara TPPU adalah sebesar sekitar Rp 51 miliar.(antara/jpnn)
KPK kembali memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri dalam rangka penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat eks Bupati Cirebon Sunjaya.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Pengacara Sebut Keterangan Saksi Tak Ungkap Uang Suap dari Hasto
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- 7 Saksi dari JPU Tak Bisa Buktikan Kesalahan Hasto, Maqdir Bilang Begini
- Demi Uji Klaim Wahyu, Pengacara Hasto Minta Rekaman CCTV Ruang Rokok Bisa Diputar
- Kubu Hasto Minta KPK Buka CCTV Momen di Ruang Merokok yang Diklaim Wahyu Setiawan