Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua

Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
Hasil survei Poltracking terkait elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Foto tangkapan layar

Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei harusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.

"Saya sudah bilang kalau Masduri (Direktur Poltracking Masduri Amrawi) itu tidak benar dan minta tolong diganti. Saya intinya, kalau ada lembaga survei yang tidak mau diperiksa, itu jangan dipercaya itu pasti enggak bener itu," pungkas Mulyadi.

Sebelumnya Poltracking menjadi sorotan usai disanksi oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) terkait hasil survei Pilgub Jakarta yang berbeda dengan hasil survei LSI yang memenangkan Pramono - Rano.

Ketua (PERSEPI) Philip Vermonte memastikan proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Etik PERSEPI terhadap LSI dan Poltracking dilakukan secara profesional dan menggunakan parameter pemeriksaan yang sama.

Dewan Etik PERSEPI memiliki rekaman seluruh proses pemeriksaan terhadap LSI dan Poltracking.

Philip juga menegaskan tidak benar Dewan Etik PERSEPI buru-buru menetapkan putusan bagi Poltracking.

“Dewan Etik sampai 3 kali meminta keterangan tertulis. Baik pertemuan tatap muka, zoom dan keterangan tertulis sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking,” kata Philip saat membacakan kesimpulan Rapat Umum Terbuka Anggota PERSEPI, di Jakarta, Sabtu (9/11).

Philip memastikan yang dilakukan PERSEPI dan Dewan Etiknya adalah dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas lembaga survei dan memastikan lembaga survei melakukan survei dengan metode yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) survei supaya hasilnya valid. (dil/jpnn)

Bahkan, Mulyadi menduga adanya kebohongan dari koordinator Poltracking di Sumatera Barat saat periode survei berlangsung.


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News