Eks Narapidana Korupsi Diangkat jadi Komisaris BUMN, Politikus PKS Bereaksi, Simak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet mempersoalkan pengangkatan eks narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris salah satu komisaris BUMN yakni PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Legislator PKS mengatakan hal itu sangat tidak etis mengangkat pejabat komisaris dari eks narapidana kasus korupsi seolah negeri ini tidak ada lagi sumber daya manusia unggul yang lebih baik serta memiliki integritas.
“Apakah karena memang Indonesia sudah krisis orang baik jujur dan tidak berintegritas, sehingga memaksakan orang-orang yang sudah cacat secara integritas atau memang para pemimpin bangsa ini sudah gelap mata,” tegas Slamet, Selasa (10/8/2021).
Pejabat publik seharusnya mempunyai track record yang baik, selain antikorupsi juga yang tak kalah penting memiliki budaya dan integritas.
Aspek integritas dan figur yang baik, kata Slamet juga ßeharusnya menjadi pertimbangan mendasar dalam pemilihan pejabat publik dan tidak hanya aspek kompetensi sebagai syarat utama.
Sebelumnya, SVP of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan pengangkatan tersebut sudah mengikuti ketentuan dan persyaratan.
Kendati dikatakan pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada, drh. Slamet tetap memberikan kritik yang konstruktif bagi masa depan perkembangan anak perusahaan BUMN tersebut.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet mempersoalkan pengangkatan eks narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris salah satu komisaris BUMN.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?