JPNN.com 
Eks PKI dan HTI Mau Jadi Caleg? Ini Kata KPU
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari angkat suara terkait polemik boleh atau tidaknya mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Menurut Hasyim, KPU hanyalah penyelenggara yang bekerja berdasar undang-undang.
Hasyim mengatakan, rujukan KPU adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Apakah ada larangan (soal mantan PKI atau HTI maju sebagai caleg, red),” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3).
Menurut Hasyim, dalam UU memang diatur tentang pihak-pihak yang kehilangan hak politik untuk dipilih pada jabatan publik. Namun hal tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan.
"Jadi kalau dicabut hak politiknya ya harus ada putusan pengadilan," ucapnya.
Apakah artinya mantan anggota PKI atau HTI boleh menjadi caleg? Hasyim menyatakan, boleh saja mantan PKI dan HTI menjadi caleg sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak untuk dipilih.
"Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik seseorang, ya boleh. Misalnya, ada beberapa orang terkena kasus korupsi, beberapa kan memang dicabut hak politiknya oleh pengadilan," kata Hasyim.(gir/jpnn)
Ada undang-undang yang mengatur soal pihak-pihak yang kehilangan hak politik untuk dipilih pada jabatan publik. Namun hal itu harus berdasar putusan pengadilan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
