Eks Stafsus Jokowi Nilai Prabowo-Puan Penawar Politik Identitas
jpnn.com - Eks Staff Khusus Presiden Jokowi Bambang Beathor Suryadi menyatakan bahwa Prabowo-Puan adalah pasangan yang paling ideal untuk maju dalam Pilpres 2024.
Pasalnya, kader PDIP tersebut melihat pasangan tersebut akan menghilangkan potensi politik identitas yang selama ini sempat dikhawatirkan akan timbul.
"Kita mau melihat Indonesia tidak akan ada lagi politik identitas di bawah kepempiman kedua orang ini," kata Bambang dalam Deklarasi Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat, Minggu (21/8).
Selain itu, aktivis Pijar tersebut menilai bahwa pasangan Prabowo - Puan adalah pasangan nasionalis yang cocok untuk meneruskan program pembangunan Indonesia dari Presiden Jokowi.
"Dua duanya nasionalis. Mereka membangun negara karena nasionalis. Berbagai masyarakat yang dilihat nasionalis bukan agamanya atau sukunya," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Poros Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat, Taofik Wahidin mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan mandat dari Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan untuk mengambil sikap dukungan politik kepada kedua tokoh nasional tersebut.
"Kami telah mendapatkan mandat dari Dewan Presidium Nasional - Poros Prabowo-Puan untuk melaksanakan Deklarasi Poros Prabowo-Puan Provinsi Jawa Barat," kata Taofik.
Sikap politik ini diambil sebagai tindaklanjut pasca pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang siap maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2024.
Eks Staff Khusus Presiden Jokowi Bambang Beathor Suryadi menyatakan bahwa Prabowo-Puan adalah pasangan yang paling ideal untuk maju dalam Pilpres 2024
- Prabowo Bakal Bangun Tanggul Raksasa dari Banten hingga ke Jawa Timur
- Versi Mensesneg, Retret Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Pribadi Prabowo
- Catat, Maret 2025 Tidak Ada Lagi Pengecer Gas 3 Kilogram
- Pertamina Imbau Warga Beli Gas Elpiji 3 Kilogram Langsung ke Pangkalan
- Mensos Gus Ipul Nilai Kakek Prabowo Sangat Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
- ART Berterima Kasih kepada Presiden yang Mengingatkan TNI-Polri soal Mandat Rakyat