Eksekusi 2500 Hektare Lahan di Manggopoh Diminta Ditunda

Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan pihaknya secara langsung sudah meminta pihak kepolisian setempat agar tidak melakukan eksekusi karena tingginya potensi konflik.

“Eksekusi ini rawan potensi konflik. Kalau terjadi pertumpahan darah, Kapolres harus bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan itu semua kepada Kapolres, baik secara lisan maupun melalui pesan singkat sebagai bukti hukum nantinya. Terlebih pihak Kepolisian setempat juga sudah mengantongi bukti perlawanan hukum dari pihak yang tereksekusi. Ini bisa dijadikan alasan hukum untuk menunda eksekusi," imbuh Nudirman Munir. (fas/jpnn)