Eksekusi Mary Jane Ditunda, Fadli Zon: Itu Pilihan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana asal Filipina Mary Jane dinilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai keputusan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah harus menegakkan hukum tapi di sisi lain harus mendorong eksekusi mati.
"Tapi di sisi lain kita harus pertimbangkan faktor kasus terkait dengan kasus Mary Jane, karena korban human trafficking. Tentu kita harus berikan ruang," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Kamis (30/4).
Fadli sangat mendukung pemberantasan narkoba dengan mengincar para bandar bukan pion-pionnnya. Inilah yang menurut politikus Gerindra menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dituntaskan.
Terkait permintaan negara lain agar eksekusi mati dibatalkan, Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena sudah preseden ketika zaman Presiden Soekarno, meski bukan soal narkoba, tapi seorang terpidana mati dibebaskan.
"Dulu di zaman Bung Karno juga sudah ada hukum mati meski bukan karena kasus narkoba. Tapi (Presiden AS) John F Kennedy kirim komisionary dan minta keringanan, justru dengan Bung Karno dibebaskan. Jadi saya kira kita harus jaga hubungan baik. Tapi itu keputusan dan pilihan dari Presiden (Joko Widodo)," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana asal Filipina Mary Jane dinilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai keputusan yang dilematis.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 444 Ribu Lebih Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2025 Ludes Terjual, KAI Berpesan Begini
- Film tentang SU 1 Maret, Meninggikan Soeharto, Menghilangkan Peran Sultan HB IX
- Kasus Pembunuhan Kesya, Wakil Ketua MPR RI Terima Keluarga Korban & Tindaklanjuti ke Pimpinan TNI AL
- ASN Pemkab Karawang Masuk Kerja Lebih Siang Selama Ramadan
- Seorang Wisatawan asal Bogor Hilang Terseret Ombak di Pantai Carita
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja