Ekses Pilpres Masih Terasa di Politik 2015

jpnn.com - JAKARTA – Politik di Indonesia terutama di DPR, mengalami stagnasi pasca proses pemilihan presiden pada penghujung tahun 2014. Meski dua kutub kuat di DPR, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sudah melakukan ‘islah’, diprediksi ekses dari pilpres 2014 masih akan terasa saat memasuki tahun 2015 nanti.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menyatakan, situasi politik tahun 2015 masih akan dipengaruhi hasil pilpres 2014. Upaya pembagian kekuasaan antara KMP dengan KIH sudah disepakati dengan revisi Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun, friksi kepentingan kelompok itu menjelang penutupan tahun 2014 belum tuntas 100 persen.
 
”Selain friksi dua kelompok koalisi itu, terbelahnya Partai Golkar, dan PPP menyebabkan ketidakpastian keberpihakan politik terhadap dua kelompok koalisi di parlemen,” kata Hasanuddin, kemarin (27/12).
 
Ketua DPD PDIP provinsi Jawa Barat itu menilai, saat pada Januari 2015 DPR memulai masa kerja pasca reses, tantangan pertama dinamika politik akan menghadang. Pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berpengaruh pada agenda politik di parlemen.
 
”Tarik menarik dan perubahan peta dukungan pada Perppu Pilkada menunjukkan bahwa peta politik dapat saja berubah dengan cepat di tahun 2015,” ujarnya.
 
Tidak cukup di Perppu saja, keputusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan manaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sudah memunculkan usulan hak interpelasi. Semangat kebersamaan di dalam parlemen, akan susah untuk diwujudkan, karena akan ada dua kubu yang saling berseberangan. ”Akan sulit membangun rasa saling percaya,” ujarnya.
 
Pada tahun 2015, akan ada sejumlah partai yang akan menggelar perhelatan besar seperti Musyawarah Nasional maupun Kongres. PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional akan menggelar forum tertinggi yang mengagendakan pemilihan ketum pada tahun depan. Hasanuddin menilai, hasil forum sejumlah parpol itu akan menentukan peta politik nasional pada tahun 2015.
 
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani berharap situasi dan kondisi politik Indonesia tahun 2015 jauh lebih kondusif. Pemerintah diharap bisa bekerja merealisasikan janji, sementara DPR tidak ada lagi pembelahan. Peran pemerintah yakni dengan mengantisipasi dan melakukan dialog dan komunikasi dengan DPR dinilai bisa memastikan stabilitas politik.
 
”Tapi kalau pemerintah melakukan politik belah bambu, politik di 2015 terus hangat dan menjalar kemana-mana,” kata Muzani.
 
Oleh karena itu, Muzani menilai dialog dan komunikasi itu menjadi jalan yang penting demi menghindari stagansi 2014. Ini karena, komunikasi politik dinilai bisa menciptakan kesejukan dan kondusifitas politik di tahun 2015. (bay)