Eksistensi Pansus Didegradasi oleh DPR
Rabu, 10 Maret 2010 – 19:25 WIB
Eksistensi Pansus Didegradasi oleh DPR
JAKARTA - Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menegaskan bahwa DPR telah melakukan degradasi terhadap eksistensi Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk skandal Bank Century. Sementara di pihak lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga disebutkan terlepas dari fungsinya, yang seakan-akan harus mengambil tanggungjawab tapi tak ada implementasinya.
"Pansus itu ada, sejatinya ditujukan untuk Presiden. Kalau hanya kepada para menteri, cukup dibincangkan dalam rapat-rapat kerja saja. Karena Pansus itu dibelokkan ke pembantu presiden, maka sesungguhnya sudah terjadi degradasi eksistensi Pansus," tegas Yunarto, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).
Seiring dengan degradasi eksistensi Pansus, Presiden SBY pun menurut Yunarto, telah menempuh langkah yang keliru dengan cara seakan-akan harus mengambil tanggungjawab menterinya, tapi tak ada implementasinya. "Dengan dua fakta tersebut, semakin jelas bahwa Presiden dan DPR RI telah menjadikan kasus Bank Century sebagai alat bargaining politik menjelang Pemilu 2014 mendatang," katanya.
Padahal, lanjut Yunarto, keluarnya rekomendasi DPR yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses bailout Century, sesungguhnya merupakan kegagalan dari Partai Demokrat dalam menguasai panggung politik di parlemen, yang berakibat merubah persepsi dan citra SBY di mata masyarakat Indonesia. "Supporting dari kalangan dalam SBY-isme, termasuk ring satunya, sangat lemah, hingga masyarakat menyimpulkan bahwa sosok seperti SBY dan Partai Demokrat memang tidak pantas untuk diberikan kepercayaan dalam memimpin bangsa ini," kata Yunarto.
JAKARTA - Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menegaskan bahwa DPR telah melakukan degradasi terhadap eksistensi Panitia Khusus
BERITA TERKAIT
- Nikson Matuan Digiring ke Polda Papua, Brigjen Faizal: Setiap Simpatisan KKB Ditindak Tegas
- Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas
- Margarito: Dominus Litis di RKUHAP Ciptakan Kewenangan Berlebihan
- Bakul Budaya Rayakan Capgome di Kampus UI
- Belajar dari Jepang, Program MBG Perlu Kolaborasi Semua Pihak
- Advokat Pertanyakan Urgensi Hak Imunitas Jaksa: Lebih Baik Dihilangkan