Ekspresi Kegembiraan Masinton Pasaribu karena Jokowi Tak Menerbitkan Perppu

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), dipuji oleh Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.
Diketahui, alasan Presiden ketujuh RI tersebut tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU No 19/2019 tentang Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang KPK, karena adanya proses uji materi oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami mengapresiasi sikap kenegarawanan presiden yang memberikan contoh dan keteladanan penyelenggara negara untuk menghormati ketatanegaraan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku," kata Masinton kepada jpnn.com, Jumat (1/11).
Dia mengatakan, sikap presiden sudah tepat dengan tidak menerbitkan Perppu KPK. Apalagi saat ini masih berlangsung uji materi terhadap hasil perubahan UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tersebut di MK.
Masinton menambahkan, semua pihak harus menghormati proses konstitusional dengan uji materi UU KPK yang sedang berlangsung di MK.
"Biarkan hakim-hakim konstitusi berkhidmat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memproses dan memutus gugatan uji materi tersebut tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk oleh KPK yang bertugas menjalankan undang-undang," tandas Masinton. (fat/jpnn)
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), dipuji oleh Masinton Pasaribu
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Siap Bergabung, Bara JP Nilai Partai Super Tbk ala Jokowi Punya Potensi Besar
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?