Ekstradisi Paulus
Oleh: Dahlan Iskan
.jpeg)
"Kalian ini hanya dipakai ya? Hanya jadi kuda tunggangan ya?" kata saya pada dirut PNRI saat itu.
Saya tidak memerlukan jawaban. Di BUMN, PNRI digolongkan ke BUMN duafa.
Rupanya Paulus Tanos itu yang mengajaknya bergabung dalam satu konsorsium tender E-KTP. Tanpa itu mana mungkin perusahaan duafa menang tender proyek Rp 2,3 triliun.
PT PNRI memang perusahaan percetakan, tapi tidak punya mesin untuk mencetak e-KTP.
Saya pun meninjau fasilitas mesin cetak yang disiapkan Paulus. Di Jalan Gatot Subroto. Di sebuah gedung baru tinggi. Itu mesin baru. Setidaknya baru didatangkan.
Saya pun bisa langsung menilai: mesin itu tidak akan mampu menyelesaikan proyek besar.Maka, saya bicara apa adanya pada dirut PNRI: sekarang ini, satu kaki Anda sudah di penjara. Pasti. Ini akan terbongkar. Tinggal tunggu waktu.
Proyek e-KTP adalah mulia. Agar sistem kependudukan Indonesia membaik. Ini soal yang amat strategis untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa. Proyek ini harus selesai. Tapi tidak mungkin dengan alat seperti itu.
Akhirnya KPK turun tangan. Dirut PNRI masuk penjara. Pejabat tinggi bidang kependudukan Kemendagri dihukum juga.
Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Presiden Jokowi ini harus diratifikasi DPR. Memang belum ditentukan waktunya, tetapi sudah bisa dipastikan persetujuannya.
- Sepeda Motor yang Disita KPK Sudah Tidak Ada di Rumah Ridwan Kamil
- KPK Datangi Rumah Ridwan Kamil Lagi, Aset Ini Disita
- Doktor Cumlaude Trimedya Dorong Optimalisasi Pengelolaan Barang Sitaan
- Pakar Hukum UI Nilai KPK Terkesan Targetkan untuk Menjerat La Nyalla
- Tarif Tarifan
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok