Ela Nuryamah PKB: Pemerintah Harus Pertimbangkan Kemampuan BUMN Mengelola PMN
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Ela Nuryamah meminta pemerintah mempertimbangkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam mengelola Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terus memancur.
Padahal di sisi lain, lonjakan utang luar negeri (ULN) BUMN dalam kondisi cukup mengkhawatirkan.
"Kami ingin pemerintah benar-benar mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mengelola usaha mereka sehingga PMN yang diberikan benar-benar memberikan manfaat baik untuk kesehatan keuangan perusahaan maupun kontribusi terhadap kas negara,” kata Ela, Selasa (9/2).
Dia menjelaskan utang luar negeri BUMN mengalami pertumbuhan yang sangat besar.
Menurut Ela, berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI), Bank Indonesia mencatat ULN BUMN mencapai USD 57,6 miliar pada bulan November 2020.
"Artinya apabila menggunakan kurs rupiah terhadap dolar pada Rp 14.100/USD maka nilainya mencapai hampir Rp812,2 triliun,” ujarnya.
Ela mengatakan, utang tersebut bisa jadi terus mengalami peningkatan seiring dengan ambisi pemerintah yang ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dengan biaya fantastis.
Kondisi itu bisa berbahaya jika pemerintah tidak prudent dalam memilih profil BUMN yang akan menjadi sasaran PMN. “Jangan sampai terjebak utang luar negeri yang membebani APBN dari tahun ke tahun,” katanya.
Ela Nuryamah PKB menyebut bahwa lonjakan utang BUMN sudah cukup mengkhawatirkan.
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Bank Mandiri Resmi jadi Sponsor Jakarta LavAni, Siap Gebrak Proliga 2025
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- Ninik Dorong Sinergitas Multilevel Pulihkan Sukabumi Pascabanjir Bandang
- Konsisten Terapkan Keterbukaan Informasi, BNI jadi BUMN Informatif versi KIP
- Pelindo & Kolaborasi BUMN Meluncurkan TJSL Pelita Warna di Rutan Pondok Bambu