Eldin-Akhyar Resmi Pimpin Medan Rabu Pekan Depan

jpnn.com - JAKARTA - Kota Medan sudah akan kembali memiliki wali kota definitif sejak Rabu (17/2) mendatang, setelah sekian lama dipimpin seorang penjabat.

Hal tersebut ‎terwujud setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelantikan pasangan bupati/wali kota gelombang pertama hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, dilaksanakan serentak pada 17 Februari, termasuk pelantikan pasangan Wali Kota Medan terpilih Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution.

"‎Pelantikan pasangan bupati/wali kota terpilih gelombang pertama dilakukan di ibukota provinsi masing-masing dan dipimpin langsung gubernur atau wakilnya pada Rabu (17/2)," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (11/2).

Menurut Tjahjo, pelantikan dapat dilakukan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik pasangan gubernur terpilih hasil pilkada 2015 di Istana Negara pada Jumat (12/2). Pelantikan gubernur dan bupati di bulan Februari ini merupakan gelombang pertama. Selanjutnya pelantikan gelombang kedua akan kembali dilaksanakan Maret mendatang.

Untuk gubernur, ada tujuh pasangan yang akan dilantik di gelombang pertama. Masing-masing Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan wakilnya Rusdi Resnawan. Gubernur Jambi, Zumi Zola dan wakilnya Fachrori Umar.
Kemudian, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan wakilnya Nasrul Abit. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan wakilnya Steven Octavianus. Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani dan wakilnya, Nurdin Basirun.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Basire dan wakilnya Udin Hianggio. Terakhir adalah Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan wakilnya Rohidin Mersyah. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Pasal 163, pelantikan Gubernur berlangsung di Istana Negara.

‎Sementara itu pada pelantikan bupati/wali kota pada 17 Februari, dilaksanakan terhadap 202 pasangan terpilih.

Menurut Tjahjo, dalam waktu dekat ‎usai  pelantikan, seluruh kepala daerah ‎akan diundang ke Istana Negara. Mereka diundang guna memeroleh pengarahan dari Presiden Joko Widodo, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait. Sehingga jalannya pemerintahan daerah ke depan dapat lebih baik dan seirama dengan visi misi pemerintah pusat.