Elektabilitas Golkar Jeblok, Ical Bawa Rekomendasi ke Setnov
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie berencana menemui Setya Novanto hari ini (30/9). Ical -panggilan akrab Aburizal- akan menyerahkan hasil rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar ke Novanto yang kini memimpin partai berlambang beringin hitam itu.
Rekomendasi tim itu sudah dibahas dalam rapat DPP Golkar belum lama ini. Salah satu rekomendasi tim itu adalah penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua umum Golkar karena Novanto dirawat di rumah sakit.
"Hari ini berdasarkan informasi yang kami terima ketua dewan pembina (Ical, red) akan menemui Pak SN (Setya Novanto, red) mendorong rekomendasi yang dibikin tim," kata Andi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).
Hanya saja, Andi tidak memerinci rekomendasi yang akan disampaikan Ical kepada Novanto. "Saya hanya dengar informasi beliau (Ical) akan membawa rekomendasi tim," ungkap Andi lagi.
Yang jelas, Andi berharap agar Partai Golkar dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Sebab, kasus e-KTP yang menyeret Novanto membuat elektabilitas Golkar menurun.
Bahkan, sejumlah kader Golkar sudah terang-terangan mendesak Novanto agar mundur dari kursi ketua umum. "Kalau Golkar bisa menyelesaikan persoalan terkemuka di ruang publik, saya yakin Golkar jauh lebih bisa diharapkan," katanya.(boy/jpnn)
Golkar harus segera menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Sebab, kasus e-KTP yang menyeret Setya Novanto membuat elektabilitas Golkar menurun.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ada Dukungan KIM Plus kepada Pram-Doel, Golkar Jaksel Solid Memenangkan RIDO
- Kader Golkar Ingatkan Semangat Aji Assul untuk Memperbaiki Kekurangan Rezim Matakali
- Legislator Golkar Berharap Indonesia Lepas dari Middle Income Trap Lewat Hilirisasi Nikel
- Ikhtiar Ijeck untuk Sumut: Perjuangkan Infrastruktur, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan
- Fraksi Golkar DPR Segera Proses PAW Anggotanya yang Masuk Kabinet Prabowo
- Jokowi Bentuk Kortastipidkor Polri, Jamaludin Malik Ingatkan Sinergi dengan KPK