Elektabilitas PDIP Terkerek Jokowi Effect, Bu Mega Meredup?
jpnn.com, JAKARTA - Riset terbaru lembaga survei Median menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki elektabilitas tertinggi untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Bahkan, elektabilitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mencapai 26 persen atau konsisten mengalami tren kenaikan.
Menurut Direktur Riset Median Sudarto, kenaikan elektabilitas PDIP merupakan pengaruh dari popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, pengaruh Jokowi effect terhadap elektabilitas PDIP melebihi Megawati.
"Orang lebih memilih PDIP karena Jokowi bukan Megawati. Megawati juga memiliki daya tarik, tapi masih di bawah variabel Jokowi," ujar Sudarto di Jakarta Pusat, Senin (23/7).
Hanya saja Sudarto juga menegaskan, hasil survei itu bukan kesimpulan bahwa Jokowi menjadi tokoh sentral bagi PDIP sekaligus menggeser Megawati. Terlebih, Median belum pernah menggelar survei soal itu.
"Pemilih memang memilih PDIP karena Pak Jokowi. Terkait apakah Pak Jokowi jadi tokoh sentral PDIP saya nggak bisa menyimpulkan," sambung Sudarto.
Di samping itu, variabel lain yang membuat elektabilitas PDIP tinggi adalah ketokohan Soekarno yang masih diidolakan oleh banyak orang. Banyak responden juga melihat PDIP sebagai partai yang berafiliasi dengan wong cilik.
"PDIP elektabilitasnya naik karena rakyat melihatnya seperti partai rakyat. Selain itu ada juga yang mengidolakan Soekarno dan (faktor) lain-lain," tutur Sudarto.(sat/JPC)
Riset terbaru lembaga survei Median menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki elektabilitas tertinggi dan menunjukkan tren kenaikan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kunjungi Desa Peron, Jokowi kagumi produk Alpukat dan Gula Aren
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi