Elektabilitas Prabowo Mumpuni, Tanda Bahaya Bagi PDIP?
jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Suara Politik Publik (SPP) menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto berada di urutan pertama mengalahkan sejumlah tokoh lain yang mempunyai kedekatan politik dengan partai-partai yang ada.
Sebanyak 28,7 persen responden menyatakan akan memilih ketua umum DPP Partai Gerindra itu jika pemilihan presiden diadakan saat ini.
Urutan kedua ditempati Ganjar Pranowo (20,5 persen), Anies Baswedan (13,9 persen), Ridwan Kamil (5,75 persen), AHY (3,45 persen).
"Kemudian Sandiaga Uno (3,3 persen), Puan Maharani (2,44 persen), Erick Thohir (1,47 persen), Muhaimin Iskandar (1,2 persen), dan Airlangga Hartarto (0.47 persen), yang tidak tahu/tidak jawab/rahasia/belum menentukan (18,82 persen)," ujar Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar dalam keterangannya, Senin (25/7).
Menurut Asrudin, SPP juga mengukur elektabilitas kandidat presiden 2024 pada survei kali ini.
SPP mencari tahu kekuatan parpol-parpol dari sisi pilihan publik. Hasilnya, terdapat efek bola salju yang diterima oleh Gerindra ketika mengatakan akan mengusung Prabowo Subianto maju sebagai kandidat presiden.
Efek bola salju adalah suatu situasi di mana makin tinggi elektabilitas kandidat yang diusung, makin banyak publisitas yang akan didapatkan oleh partainya, dan dengan begitu makin tinggi pula pilihan publik atas partai tersebut.
"Efek ini terlihat saat mengukur tingkat keterpilihan parpol. Hasilnya, Gerindra tetap menempati posisi kedua dengan terus membayangi PDIP," ucapnya.
Hasil survei menunjukkan elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra tetap mumpuni, apakah ini tanda bahaya bagi PDIP?
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral